PERWAKILAN IKRAR TALAK OLEH KUASA HUKUM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

Penelitian ini menganalisis praktik perwakilan ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Permasalahan muncul karena meskipun Pasal 70 ayat (4) UU Peradilan Agama secara tegas mengizinkan suami atau wakilnya yang diberi kuasa menunjukkan perbedaan penafsiran ketika kuasa hukum yang ditunjuk adalah perempuan. Kajian normatif-yuridis ini menelaah sinkronisasi antara ketentuan undang-undang dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait konsep wakalah dan kewenangan menjatuhkan talak yang merupakan hak prerogatif suami . Hasil penelitian menunjukkan adanya dua kutub pandangan di kalangan hakim dan ulama: pertama, pandangan yang tidak memperbolehkan dengan alasan talak adalah hak laki-laki sehingga perwakilan oleh perempuan dianggap tidak sah karena perempuan tidak memiliki kewenangan atas talak ; kedua, pandangan yang memperbolehkan dengan argumen bahwa kuasa hukum perempuan hanya berperan sebagai penyambung lidah yang mengulang pernyataan suami, dan syarat wakalah tidak mensyaratkan jenis kelamin tertentu serta telah terpenuhinya surat kuasa istimewa dalam bentuk akta otentik . Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan tersebut berakar pada tarik-menarik antara pendekatan normatif-tekstualis dan pendekatan kontekstualis dalam memahami hukum Islam, sehingga diperlukan keseragaman pemahaman di lingkungan peradilan guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.