IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR: 8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK PENGGUNA JASA PARKIR DI KECAMATAN BANDAR

Penyelenggaraan jasa parkir menimbulkan hubungan hukum antara pengguna jasa parkir sebagai konsumen dan juru parkir sebagai pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti tidak diberikannya karcis parkir, ketidakjelasan tarif, kurangnya informasi mengenai hak konsumen, serta belum adanya kepastian tanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengguna jasa parkir di Kecamatan Bandar serta tindakan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang melakukan pelanggaran atau kelalaian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 15 informan yang terdiri atas 10 pengguna jasa parkir, 3 juru parkir, dan 2 orang dari Dinas Perhubungan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Bandar belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, tidak konsistennya pemberian karcis parkir, ketidakjelasan informasi tarif, serta belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Dinas Perhubungan telah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban terhadap penyelenggaraan parkir, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, jumlah petugas, luas wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi agar perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dapat terlaksana secara lebih efektif.