PERLINDUNGAN HUKUM ANAK AKIBAT PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT (ANALISIS MAQASID AL-SYARI’AH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

Pernikahan tidak tercatat adalah pernikahan yang sah menurut hukum islam karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah,namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama(KUA) sehingga tidak diakui secara hukum oleh negara, Fenomena ini menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hukum anak yang di lahirkan, terutama menyangkut hak keperdataan anak dan masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) dampak hukum bagi anak akibat pernikahan tidak tercatat; dan(2) bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikanhan tidak tercatat menurut maqasid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research), yang seluruh data di peroleh dari buku-buku, artikel ilmih, dokumen resmi, peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif,yakni pendekatan yang menelaah hukum dari perspektif normal,aturan,asaa dan doktrin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan tidak tercatat menimbulkan dampak hukum berupan lemahnya status nasab anak,sulitnya penerbitan akta kelahiran,serta hilangnya hak nafkah dan waris dari ayah biologis.Pasca putusan MahKamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, anak dapat memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA.Perlindungan hukum terhadap anak menurut Maqasid Al-syari'ah didasarkan pada prinsip hifz al-nasly(menjaga keturunan) dan hifz al-nafs(menjaga jiwa),sehingga anak tetap berhak atas identitas,nafkah, pendidikan,dan perlindungan terlepas dari status administrasipernikahan orang tuanya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan melalui penerbitan akta kelahiran dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan dari diskriminasi, serta mekanisme isbat nikah dan penetapan asal-usul anak melalui Pengadilan Agama.