Eksekusi Hak Tanggungan Syariah Atas Objek Sengketa (Studi Asas Prioritas dan Keadilan Bagi Para Kreditur)

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan Syariah (HTS) atas objek sengketa, dengan menyoroti ketegangan antara asas prioritas (droit de preference) dan prinsip keadilan (al-‘adalah) bagi para kreditur. Permasalahan muncul karena penerapan asas prioritas memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur peringkat pertama, namun berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur peringkat berikutnya dan pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan asas prioritas dalam eksekusi HTS menurut hukum positif Indonesia dan hukum ekonomi syariah, mengkaji implementasi prinsip keadilan dalam proses eksekusi, serta merumuskan model penyeimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-empiris, melalui studi dokumen (peraturan, putusan pengadilan, literatur) dan wawancara mendalam dengan hakim, pejabat eksekusi, praktisi perbankan syariah, advokat, pejabat Kantor Pertanahan, serta akademisi di wilayah Kisaran, Sumatera Utara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas prioritas dalam eksekusi HTS konsisten namun cenderung kaku, sehingga sering menimbulkan ketidakadilan distributif bagi kreditur peringkat kedua dan pihak ketiga. Ditemukan pula berbagai hambatan yuridis dan non-yuridis, seperti dualisme kewenangan pengadilan, ketidaksinkronan informasi pendaftaran jaminan, serta praktik parate executie yang kurang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keadilan substantif menuntut perlindungan proporsional bagi semua pihak berkepentingan. Karena itu, penelitian ini menawarkan model penyeimbangan integratif melalui penguatan due diligence, transparansi pendaftaran jaminan, mediasi wajib sebelum eksekusi, harmonisasi kewenangan peradilan, dan penerapan prinsip equitable subordination pada kondisi tertentu, guna mewujudkan sistem eksekusi HTS yang adil dan sesuai prinsip syariah.