PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BERDASARKAN PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Untuk memastikan pemeriksaan perkara dilakukan secara lebih hati-hati, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman dengan menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Simalungun dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan tersebut.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen penetapan pengadilan, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti dasar hukum, alasan yang dianggap mendesak, persetujuan anak, tidak adanya paksaan, kesiapan pasangan, kondisi ekonomi, dukungan keluarga, dan kemaslahatan. Pada Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Sim, pertimbangan utama berkaitan dengan kekhawatiran terhadap pelanggaran norma agama. Sementara itu, pada Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PA.Sim, faktor kehamilan menjadi alasan yang paling dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah digunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara, namun aspek psikologis, pendidikan, dan kesehatan reproduksi anak masih perlu mendapat perhatian lebih.