HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Perdagangan anak di Indonesia merupakan fenomena hukum dan sosial yang terus berkembang, namun sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan anak angkat dalam hal hak waris. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Positif, menganalisis perbedaan pengaturan kedua sistem hukum tersebut, serta merumuskan solusi pemenuhan hak dan keadilan bagi anak angkat dalam pembagian warisan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan terkait, dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Islam anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab, namun tetap memperoleh perlindungan melalui wasiat wajibah paling banyak sepertiga harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Hukum Positif, anak angkat juga tidak otomatis menjadi ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata, tetapi dapat memperoleh harta melalui hibah, wasiat, maupun putusan pengadilan. Perbedaan tersebut bersumber dari perbedaan dasar filosofi kedua sistem hukum, namun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kepentingan anak angkat.

Solusi yang ditawarkan berupa optimalisasi wasiat wajibah, hibah, dan wasiat yang dibuat semasa hidup pewaris untuk mewujudkan keadilan tanpa mengabaikan hak ahli waris yang sah.